BATAM – Peredaran rokok tanpa pita cukai (ilegal) di Kota Batam kian merajalela dan diduga telah merugikan pendapatan negara dari sektor cukai tembakau hingga ratusan miliar rupiah. Fenomena ini memicu kritik keras dari berbagai pihak yang menilai para pengusaha rokok ilegal seolah kebal hukum.
Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Provinsi Kepulauan Riau, Mulkansyah, menyoroti bebasnya penjualan berbagai merek rokok ilegal seperti R7 Bold, Manchester, UFO, PSG, hingga LENOX di pasaran. Menurutnya, kelancaran distribusi jaringan ini mengindikasikan adanya dugaan praktik “membeli hukum” oleh para mafia rokok.
“Kami meminta Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk segera turun tangan atau memerintahkan jajarannya bertindak tegas. Putus mata rantai distribusinya, tangkap pengelolanya, dan segel aset-aset siapa saja yang terlibat,” tegas Mulkansyah saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (9/11).
Mulkansyah menambahkan, aktivitas ini bukan sekadar pelanggaran dagang biasa, melainkan bentuk korupsi besar-besaran melalui penggelapan pajak yang secara langsung merongrong penerimaan negara.
Tak hanya aparat kepolisian, RCW Kepri juga mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Djaka Budi Utama untuk segera mengevaluasi kinerja Bea Cukai (BC) Batam.
Maraknya rokok ilegal di wilayah Batam dinilai sebagai bukti nyata kegagalan atau pembiaran dari pihak otoritas pelabuhan dan pengawasan.
“Membludaknya rokok ilegal ini memicu dugaan adanya pembiaran atau bentuk kegagalan Kepala BC Batam dalam memutus jalur distribusi barang tak bercukai tersebut,” lanjut Mulkansyah.
RCW Kepri menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata atau pemberangusan terhadap peredaran rokok ilegal ini, pihaknya akan menggandeng tim auditor independen. Langkah ini diambil untuk menghitung total kerugian negara secara rinci sebelum melaporkannya secara resmi ke Kementerian Keuangan di Jakarta.
Bea Cukai Batam Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bea Cukai Batam masih memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dikirimkan jurnalis melalui pesan WhatsApp kepada Kepala BC Batam lewat layanan Humas sejak tanggal 25 Oktober lalu sama sekali tidak mendapatkan balasan.
Kondisi ini memperpanjang catatan minimnya respons dari otoritas terkait. Sebelumnya, beberapa laporan mengenai aktivitas penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan tikus di Batam hanya dijawab dengan janji atensi, sementara di lapangan jumlah merek rokok ilegal yang beredar justru kian bertambah luas. (Yat)
