JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Jumat (6/11/2026), setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan melakukan gelar perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi merupakan hasil pengembangan penyidikan atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta hasil gelar perkara atau ekspose,” ujar Anang Supriatna dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Selain menetapkan tersangka korporasi, penyidik JAM Pidsus juga melakukan penggeledahan di enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan seseorang berinisial AK di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, Senin (9/11/2026).
Enam lokasi tersebut meliputi kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dalam penggeledahan yang didampingi Tim Forensik Digital tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Anang menjelaskan, seluruh barang bukti yang disita akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan afiliasi dengan korporasi tersebut.
“Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian dalam perkara ini,” jelasnya.
Diduga Manipulasi Dokumen Perizinan Tambang
Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri.
Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Tak hanya itu, PT BSJ juga diduga tetap melakukan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Korporasi tersebut juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangannya.
Selain dugaan penyimpangan perizinan, PT BSJ disinyalir memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Dari rangkaian aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut, penyidik menduga PT BSJ memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli juga telah diterbitkan,” ungkap Anang.
Dijerat Pasal Korupsi dan KUHP
Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun sangkaan kesatu primair menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor.
Sementara subsidair, Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif kedua, yakni Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, serta sangkaan alternatif ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Tim penyidik akan mendalami alat bukti yang telah diperoleh, termasuk hasil penggeledahan dan pemeriksaan forensik digital, guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel tersebut. (Dom)
