JAKARTA – Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait kegaduhan yang terjadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 6 Februari 2025.
Organisasi profesi hakim ini menegaskan bahwa gangguan terhadap jalannya persidangan tidak hanya menghambat proses peradilan, tetapi juga mencoreng citra dan integritas lembaga peradilan yang merupakan pilar utama penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Umum IKAHI Dr. H. Yasardin, SH, M.Hum, menegaskan bahwa independensi peradilan adalah prinsip dasar dalam sistem hukum negara. Tindakan intimidasi, intervensi, serta premanisme yang mengganggu jalannya peradilan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip ini.
“IKAHI mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba merusak kewibawaan peradilan. Kami meminta agar langkah hukum diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan proses persidangan berjalan tanpa tekanan atau gangguan,” ujar Yasardin dalam siaran pers pada Senin (10/2/2025).
IKAHI juga menyatakan dukungan penuh kepada Mahkamah Agung (MA) dan seluruh hakim di Indonesia dalam menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya persidangan. Organisasi ini menyerukan agar masyarakat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menghindari tindakan yang dapat merusak integritas peradilan.
Selain itu, IKAHI mengapresiasi profesi advokat sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Namun, organisasi ini juga mengingatkan pentingnya menjaga kompetensi, integritas moral, dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan profesi tersebut.
“IKAHI mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa oknum advokat yang tidak menjunjung tinggi etika profesi,” tambahnya.
Ketua Umum IKAHI, Dr. H. Yasardin, menegaskan bahwa pernyataan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional IKAHI dalam menjaga martabat serta kewibawaan peradilan di Indonesia. Ia berharap agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum dan bersama-sama menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. (Ram)
