Surabaya, BAROMETER – Data desil berdasarkan hasil survei pihak pemerintah menjadi polemik dikalangan masyarakat. Pasalnya tidak sedikit data yang tidak sesuai, melainkan justru menempatkan keluarga kurang mampu pada kelompok berpenghasilan tinggi menjadi penghalang anak-anak dari kalangan menengah ke bawah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPR RI Ahmad Dhani dalam dialog seminar Nasional terbuka di lingkungan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), pada Jumat (2/10/2026).
Ketua LSM Jas Merah yang juga mitra Unitomo, menyampaikan aspirasinya berlangsung dalam seminar tersebut bahwa puluhan anak binaannya termasuk anak yatim piatu terhalang masuk kampus meskipun telah mendaftar dan mengikuti sosialisasi beasiswa.
“Data mereka tercatat di desil tinggi, padahal kami tahu kondisi mereka tidak mampu. Harapan mereka pupus begitu saja,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari warga yang telah mendaftar sejak tiga–empat bulan lalu namun belum mendapat kepastian. Pihak kemahasiswaan sempat menyebutkan akan ada gelombang berikutnya, namun ternyata pendaftarannya telah tutup.
Sementara, Akar persoalan terletak pada dua sumber data yang berbeda satu dari Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari Dinas Sosial yang menghasilkan pengelompokan desil tidak sama. Seseorang yang secara nyata kurang mampu dapat tercatat berada di desil menengah ke atas, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat penerima bantuan.
“Data yang saling bertabrakan ini harus dihentikan. Hanya satu lembaga yang menentukan, yaitu BPS, berdasarkan survei dan sensus yang dilakukan langsung ke lapangan,” tegas Ahmad Dhani, berjanji membawa persoalan ini ke Komisi X DPR RI.
Usul: Potong Anggaran MBG, Tambah Kuota Beasiswa
Dhani juga menawarkan solusi hal tersebut, bahwa sebaiknya sebagian anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dialihkan sedikit ke beasiswa pendidikan.
“Pendidikan gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo, dan kita harus menagih janji itu. Jika perlu, alihkan sebagian anggaran MBG untuk memperluas kuota beasiswa agar anak-anak yang memang tidak mampu bisa kuliah tanpa terhalang biaya,” kata Dhani.
Dhani juga mengusulkan agar penentuan kelayakan penerima bantuan tidak lagi mengandalkan pengelompokan desil, melainkan berdasarkan data riil warga yang membutuhkan, tanpa membirokrasi perkiraan pendapatan.
Kampus Langsung Beri Jalan Keluar
Merespons keluhan yang disampaikan, Rektor Unitomo Prof Dr Siti Marwiyah SH MH menyatakan bahwa pihak perguruan tinggi akan membuka jalur khusus.
“Silakan mendaftar ke bagian Kemahasiswaan hari ini juga. Universitas akan memberikan beasiswa afirmasi bagi mereka yang memenuhi syarat, dengan potongan biaya hingga 40 persen,” ucapnya.
Masyarakat Sebagai Pengawas
Dalam penyampaian di dialog akhir, Ahmad Dhani mengajak masyarakat menjadi mata dan telinga pengawas jalannya pemerintahan.
“Jika memiliki bukti yang sah, jangan ragu menyampaikannya secara terbuka. Pengawasan dari bawah adalah kunci agar kebijakan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” pungkas Dhani.(Am)
