JAKARTA – Penetapan angka ancaman pidana dalam setiap pasal undang-undang pidana perlu memiliki dasar rasional yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembentuk undang-undang tidak seharusnya menentukan berat-ringannya ancaman hukuman hanya berdasarkan kesepakatan politik atau mewarisi ketentuan peraturan sebelumnya tanpa penjelasan yang memadai.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Aturkian Laia, S.H., M.H., akademisi sekaligus pengacara, dalam kajiannya mengenai ketidakpastian rasionalitas penetapan angka ancaman pidana dalam setiap pasal.
Menurut Aturkian, penentuan besaran ancaman pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang terukur.
Ia menilai, setiap angka ancaman pidana seharusnya memiliki argumentasi yang dapat ditelusuri, terutama terkait alasan pembentuk undang-undang memilih batas maksimum hukuman tertentu dibandingkan angka lainnya.
Salah satu contoh yang disorot adalah Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengenai tindak pidana penggelapan, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Menurut Aturkian, angka maksimum empat tahun tersebut telah dikenal sejak KUHP Hindia Belanda tahun 1915 dan kemudian dipertahankan dalam KUHP Indonesia.
Namun, berdasarkan penelusuran dokumen sejarah yang dilakukannya, belum ditemukan penjelasan eksplisit mengenai alasan pemilihan angka empat tahun sebagai batas maksimum pidana penggelapan, bukan tiga atau lima tahun.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan adanya perbedaan antara kepastian mengenai bunyi ancaman pidana dengan kepastian mengenai dasar rasional pemilihan angka ancaman tersebut.
“Dalam perspektif negara hukum, keadaan demikian menimbulkan persoalan akuntabilitas legislasi,” demikian pandangan Aturkian.
Ia menjelaskan, keberadaan ketentuan ancaman pidana yang jelas memang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai batas maksimum hukuman atas suatu tindak pidana.
Namun, kepastian mengenai bunyi pasal belum sepenuhnya menjawab apakah besaran ancaman pidana tersebut telah ditentukan berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan prinsip proporsionalitas yang memadai.
Aturkian menegaskan, tidak adanya penjelasan mengenai alasan pemilihan angka ancaman pidana tidak serta-merta menjadikan suatu pasal batal atau inkonstitusional.
Meski demikian, kondisi tersebut tetap memunculkan pertanyaan mengenai kualitas dan legitimasi kebijakan pemidanaan yang dibentuk oleh negara.
Ancaman Pidana Harus Berbasis Ukuran yang Terukur
Lebih lanjut, Aturkian berpandangan bahwa pembentuk undang-undang tidak cukup hanya memiliki kewenangan menentukan berapa lama seseorang dapat dipenjara. Negara juga harus mampu menjelaskan alasan rasional di balik penetapan angka ancaman pidana tersebut.
Menurut dia, setiap ancaman pidana idealnya ditentukan berdasarkan sejumlah ukuran yang dapat diuji, antara lain tingkat keseriusan tindak pidana, bentuk kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kepentingan hukum yang dilindungi, serta tujuan pemidanaan.
Pertimbangan tersebut penting agar penetapan ancaman pidana tidak menjadi keputusan yang bersifat subjektif atau sekadar mengikuti kebijakan pemidanaan sebelumnya.
Ia menilai, rasionalitas penetapan ancaman pidana juga berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas, yakni kesesuaian antara beratnya ancaman hukuman dengan tingkat kesalahan dan keseriusan tindak pidana.
Dengan demikian, penentuan ancaman pidana tiga, empat, lima, atau bahkan 20 tahun harus mempunyai dasar argumentasi yang dapat dijelaskan secara terbuka.
Aturkian mengingatkan, tanpa pertanggungjawaban rasional yang memadai, kewenangan legislator dalam menentukan ancaman pidana berisiko berubah menjadi kewenangan yang tidak terukur.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa dalam negara hukum, angka ancaman pidana tidak boleh semata-mata menjadi hasil keputusan politik pembentuk undang-undang.
Sebaliknya, setiap angka harus lahir dari kebijakan kriminal yang memiliki dasar argumentasi, dapat diuji, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Negara tidak cukup hanya menentukan berapa lama seseorang dapat dipenjara; negara juga harus mampu menjelaskan mengapa seseorang dapat dipenjara selama waktu tersebut,” tegas Aturkian.
Menurutnya, transparansi dan rasionalitas dalam pembentukan ancaman pidana merupakan bagian penting untuk memperkuat kualitas legislasi serta menjaga legitimasi sistem hukum pidana Indonesia. (Dom)
