Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Proyek USB SMKN 13 Batam Senilai Rp4,11 Miliar Molor, Progres Baru Capai 70 Persen

×

Proyek USB SMKN 13 Batam Senilai Rp4,11 Miliar Molor, Progres Baru Capai 70 Persen

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BAROMETER, BATAM – Proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 13 Batam yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2026 mengalami keterlambatan penyelesaian. Hingga melewati batas waktu kontrak pada 13 November 2026, progres fisik pembangunan gedung sekolah tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 65 hingga 70 persen.

Berdasarkan data kontrak kerja nomor 02.0001.2/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2026, proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp4.115.712.289 ini memiliki masa pengerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 17 Juni hingga 13 November 2026. Pekerjaan fisik proyek dilaksanakan oleh kontraktor CV Dua Putra Gemilang Optima dengan pengawasan dari PT Tanjak Konsultan Anugerah.

banner 325x300

Seorang warga di sekitar lokasi proyek menyampaikan bahwa pihak pelaksana dikabarkan memperoleh perpanjangan waktu pengerjaan hingga Januari 2027. Namun, warga tersebut menyangsikan pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu mengingat kondisi fisik bangunan yang masih tersisa cukup banyak.

Baca Juga :  Panglima TNI Resmikan Monumen Helikopter SA-330 Puma di Bogor

“Katanya diberikan perpanjangan waktu sampai Januari 2027. Namun jika melihat persentase bangunan ini yang masih sekitar 65 persen, saya kurang percaya bisa selesai dikerjakan sampai bulan Januari 2027 mendatang,” ujarnya saat ditemui di lokasi proyek, Minggu (15/11/2026)
.
Ia menambahkan, secara regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, perpanjangan waktu tanpa denda hanya dapat diberikan apabila terjadi kondisi objektif seperti keadaan kahar (force majeure) atau perubahan desain yang disahkan melalui adendum kontrak.

Baca Juga :  Pokdarwis Tamansari Gelar Glodok Culinary Night Market, Dorong Pecinan Jadi Destinasi Wisata Kuliner

Apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari kalender dengan disertai sanksi denda keterlambatan. Besaran denda umumnya ditetapkan sebesar 1 per mil (0,1 persen) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum selesai.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri belum memberikan keterangan resmi terkait status perpanjangan kontrak maupun penerapan sanksi denda pada proyek tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, saat dihubungi melalui pesan singkat pada Senin (16/11/2026) pagi hanya menjawab singkat.

Baca Juga :  HUT RI ke 80, Jaksa Agung: Penegakan Hukum Berkeadilan adalah Makna Sejati Kemerdekaan

“Sedang rapat,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Provinsi Kepri wilayah Batam, Kasdianto, namun belum mendapatkan respons. Selain itu, pihak kontraktor pelaksana CV Dua Putra Gemilang Optima maupun konsultan pengawas PT Tanjak Konsultan Anugerah tidak berada di lokasi saat pemantauan lapangan dilakukan dan belum berhasil dimintai keterangan. (Yat)

Example 120x600