BAROMETER – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, mengambil langkah tegas untuk mencopot atau membebastugaskan sementara Jaksa Deddy Arisandi dari penanganan perkara.
Hal itu disampaikan, setelah beredarnya informasi di media sosial TikTok yang menyinggung dugaan persoalan pribadi jaksa tersebut, termasuk isu perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Pencopotan itu dilakukan hanya untuk sementara sebagai upaya menjaga objektivitas dalam proses penegakan hukum, menyusul informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam keterangan pers bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 15 November 2026, Kajari Surabaya Tri Anggoro Mukti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi.
“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” demikian pernyataan Tri Anggoro Mukti dalam keterangan pers yang disampaikan melalui Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto.
Persoalan ini mencuat setelah akun TikTok Bangpena Media Center mengunggah konten pada Jumat (13/11/2026). Unggahan tersebut memuat narasi mengenai Deddy Arisandi yang dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dan KDRT berkedok pernikahan, disertai catatan wawancara.
Meski demikian, Kajari Surabaya berharap informasi yang beredar tersebut tidak sampai mengganggu proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Pasalnya, Deddy Arisandi merupakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang menjerat terdakwa Erica Natasha Risakotta.
Dalam perkara tersebut, Erica telah dituntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan oleh JPU pada Selasa (10/11/2026).
Tri Anggoro Mukti juga meminta masyarakat tetap mengawal jalannya persidangan agar proses hukum berlangsung sesuai ketentuan.
“Kami berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang ditangani oleh JPU Deddy Arisandi dan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” demikian isi keterangan tersebut.
Terkait persoalan pribadi Deddy Arisandi dengan keluarganya, Kajari Surabaya mempersilakan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur pelaporan hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Laporan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Tri Anggoro Mukti menyatakan bahwa selama ini dirinya menilai Deddy Arisandi telah menjalankan tugas secara profesional sesuai kode etik dan perilaku (code of conduct) dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum.
Namun, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela maupun melanggar kode etik insan Adhyaksa.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh anggota Kejari Surabaya dapat menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR di laman www.lapor.go.id atau hotline pengaduan Kejari Surabaya di nomor 08213311700.
“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.(Am)
