JAKARTA – Langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari kalangan pengamat hukum. Mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, Kejagung didesak untuk tidak tebang pilih dan mengusut tuntas aliran dananya hingga ke tingkat daerah.
Pakar Hukum Pidana, Prof. Suparji Ahmad, menegaskan bahwa tindakan korupsi dalam sektor pemenuhan gizi anak sekolah merupakan sebuah ironi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ia meminta korps adhyaksa bergerak masif dan transparan.
“Kita apresiasi Kejaksaan Agung yang tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini harus diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Prof. Suparji kepada wartawan Rabu (3/6/2026).
Lebih lanjut, guna membongkar jaringan korupsi ini secara utuh, Prof. Suparji menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini diperlukan agar pelacakan tidak hanya berhenti di permukaan, melainkan menyasar aset-aset yang disembunyikan.
“Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” tegasnya.
Desak Transparansi Hasil Penggeledahan
Selain pelacakan aset, publik saat ini menunggu kejelasan mengenai status hukum dan duduk perkara dari kasus tersebut. Informasi yang jelas dari pihak Kejagung dinilai krusial untuk mencegah berkembangnya rumor liar di masyarakat.
“Perlu segera ada penjelasan resmi dari Kejagung untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil dari penggeledahan dan penyelidikan harus segera diumumkan kepada publik supaya tidak menimbulkan berbagai macam spekulasi,” tambah Suparji.
Mengingat distribusi anggaran program MBG ini merambah hingga ke tingkat terbawah, Suparji meminta Kejagung tidak hanya fokus pada jajaran pejabat di tingkat pusat atau “kepala” lembaganya saja. Seluruh struktur kejaksaan di daerah harus digerakkan secara serentak.
“Dana ini merambah sampai ke level kecamatan, sehingga potensi penyelewengan di tingkat bawah sangat besar. Perlu ada instruksi masif dari Kejagung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan investigasi serupa di daerah. Pengusutan tidak boleh berhenti di pusat saja,” pungkasnya.(Amri)
