MAKASSAR – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Public Speaking, kepada para Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) seluruh Indonesia di Makassar, Kamis (25/6/2026).
Berkolaborasi dengan Bank Mandiri, kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas, mengasah komunikasi publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui strategi komunikasi yang proaktif, berbasis fakta, dan terukur.
Pelatihan ini menuntut pimpinan daerah bertransformasi menjadi pemimpin yang peka dinamika, berani mengambil keputusan, dan mampu mengomunikasikan kinerja secara bermartabat.
Dalam arahannya, Jampidsus menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan bagian dari strategi besar Kejaksaan dalam menyelaraskan kepemimpinan, kinerja penanganan perkara, komunikasi publik, serta kepercayaan masyarakat.
“Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum, keberhasilan maupun kegagalan institusi tidak lagi hanya diukur dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari bagaimana hal tersebut dipimpin dan dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Jampidsus.
Jampidsus menegaskan bahwa seorang Asisten Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Negeri tidak boleh lagi hanya bertindak sebagai pejabat teknis yang memahami berkas perkara.
Menurutnya, pimpinan di daerah harus mampu tampil sebagai penggerak organisasi yang membangun budaya kerja berintegritas, jeli membaca dinamika lingkungan, berani mengambil keputusan tepat dalam situasi kompleks, serta mampu menjelaskan kerja institusi kepada publik secara akurat, proporsional, dan bermartabat.
“Terlebih lagi, mayoritas perkara yang ditangani bidang tindak pidana khusus berkaitan langsung dengan penyelamatan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara, yang dampaknya bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas,” imbuhnya.
Terkait dengan strategi komunikasi publik, Jampidsus menguraikan beberapa prinsip utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran. Penanganan perkara yang menarik perhatian publik harus disertai dengan kesiapan pesan utama, data pendukung, dan batas informasi yang matang sejak awal, sehingga institusi tidak bersikap reaktif atau defensif saat isu bergulir liar di media.
“Penyampaian informasi harus menjunjung tinggi integritas dengan tidak berbicara melebihi fakta dan kewenangan hukum yang ada. Narasi yang dibangun pun harus dikendalikan dengan ketenangan, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik tanpa mengurangi ketepatan hukum agar masyarakat mengetahui bahwa negara hadir dan bekerja untuk mereka,” ujar Jampidsus menambahkan.
Bagi Jampidsus, kemampuan komunikasi ini pada akhirnya akan menjadi bagian utuh dari evaluasi kepemimpinan, di mana efektivitas seorang pimpinan diukur dari penanganan perkara yang baik, kerja tim yang efektif, kejelasan informasi publik, serta terjaganya kepercayaan institusi.
Menutup pengarahannya, Jampidsus mengingatkan tantangan nyata yang harus dijawab bersama, yakni meningkatkan produktivitas perkara di daerah, memperkuat ketahanan komunikasi di tengah derasnya arus media sosial, serta memastikan kepercayaan publik dibangun secara merata di seluruh tingkatan kejaksaan.
“Melalui pelatihan ini, para Kajari dan Aspidsus diharapkan membawa pulang cara pandang baru untuk melahirkan standar kinerja yang tinggi, menghasilkan penegakan hukum yang dirasakan nyata manfaatnya, serta senantiasa menjaga kehormatan dan marwah institusi Kejaksaan di mana pun mereka bertugas,” pungkas Jampidsus. (Amri)
