JAKARTA – Perkumpulan Pengacara GAPTA menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) 2026 yang digelar di Hotel The Thavia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dukungan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen GAPTA untuk memperkuat sinergi antara praktisi hukum dan insan pers, khususnya dalam menjaga kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Munas APPI 2026 mengusung tema “Persatuan, Profesionalisme, dan Kebebasan Pers untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas wartawan, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong terciptanya ekosistem pers yang independen dan bertanggung jawab.
Perwakilan GAPTA menilai tantangan dunia jurnalistik di era digital semakin kompleks. Wartawan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari intimidasi, tekanan dalam menjalankan tugas, hingga potensi kriminalisasi terkait produk jurnalistik.
GAPTA Siapkan Pendampingan Hukum
GAPTA menegaskan bahwa kemerdekaan pers tidak cukup hanya dijamin melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap wartawan yang menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Pers yang merdeka dan profesional membutuhkan payung perlindungan hukum yang kokoh. Perkumpulan Pengacara GAPTA siap selalu tampil di garda terdepan untuk berkontribusi aktif, baik melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, maupun edukasi regulasi bagi rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam APPI,” ungkap perwakilan GAPTA.
Komitmen tersebut diarahkan untuk memastikan wartawan mendapatkan akses pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik.
UU Pers Jadi Landasan Penyelesaian Sengketa
Selain pendampingan hukum, GAPTA juga menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani persoalan pemberitaan.
Menurut GAPTA, penyelesaian sengketa pers perlu mengedepankan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk hak jawab, hak koreksi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Mekanisme tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik. Dengan demikian, wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Dorong APPI Semakin Profesional
Melalui Munas APPI 2026, GAPTA berharap organisasi tersebut semakin solid dan profesional serta mampu menghasilkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
Sinergi antara organisasi wartawan dan praktisi hukum juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pendampingan hukum, advokasi, peningkatan kapasitas, serta edukasi mengenai regulasi pers.
GAPTA menilai kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, menjaga kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme wartawan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama.
Dukungan GAPTA terhadap Munas APPI 2026 diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hukum bagi insan pers sekaligus menjaga kebebasan pers di Indonesia. (Dom)
