SURABAYA — Walikota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan atensinya kepada para Camat di Surabaya, atas viralnya selama ini dugaan penipuan lowongan kerja (lowker) hingga tarif puluhan juta, pada beberapa Minggu ini yang bermunculan korban dugaan penipuan lowker.
Hal itu membuat Eri Cahyadi kebakaran jenggot, ketika kota Surabaya di kotori oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memanfaatkan keutungan kantong pribadinya.
Melalui media sosial (medsos) akun tik-tok @lawcakcuk, pihaknya mendorong para korban untuk segera menindaklanjuti laporan ke pihak kepolisian. Apabila membutuhkan pendampingan, maka Eri siap untuk memberikan pendampingan langsung untuk melaporkan oknum yang mengotori kota Surabaya.
Selain itu, pihaknya juga memerintahkan kepada para camat di Surabaya agar mendampingi korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa prihatin terhadap korban. Yang diduga dipungut dan dijanjikan pekerjaan oleh oknum ASN.
Pernyataan Eri Cahyadi, pada 21 April 2026 lalu, menegaskan agar tidak ada pihak yang meminta atau menarik pungutan apa pun kepada warga yang bekerja, baik sebagai tenaga kontrak maupun outsourcing.
“Jangan ada yang meminta atau menarik apa pun ketika ada warga yang bekerja di Kota Surabaya. Mereka adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Kalau ada, segera laporkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya siap memberikan pendampingan kepada korban apabila diperlukan. Warga diminta untuk berkoordinasi dengan camat setempat agar dapat difasilitasi dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian.
“Jika korban membutuhkan pendampingan, silakan sampaikan kepada camat yang saat ini menjabat. Nanti akan kami dampingi melalui staf ahli hukum untuk melakukan pelaporan,” tegasnya.
Namun, pernyataan Walikota tersebut berbeda dengan Camat Pakal Surabaya, Zainuddin Fanani yang seakan tidak mau tahu terkait dugaan korban penipuan lowker yang dilakukan oleh Eks Camat Pakal Surabaya. Karena menurutnya itu permasalahan pribadi. “Ini masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan instansi,” ujarnya, pada Minggu (26/4/2026) lalu.
Sementara, atas pernyataan Walikota Surabaya, pihaknya berdalih bahwa dugaan kasus tersebut permasalahan pribadi. “Jadi, korban hendaknya menyelesaikan masalahnya juga secara pribadi dengan yang bersangkutan,” dalihnya.
Berita pada sebelumnya, Eks Camat Pakal Surabaya, Deddy Sjahrial Kusuma SH diduga menyalahgunakan dokumen Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mencari keuntungan di kantong pribadinya.
Pasalnya, Deddy membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pria berinisial AMH warga Gresik diduga dengan pungutan liar (pungli) uang sebesar Rp25 juta.
Meski adanya SPK yang dibuat oleh Deddy dengan sejumlah uang puluhan juta. AMH hingga saat ini belum mendapatkan panggilan kerja di lingkungan kecamatan Pakal Surabaya.
Korban mengaku sudah menyerahkan uang sebesar Rp25 juta, pada sekitar tanggal 26 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Pakal Surabaya diduga diterima oleh Deddy sendiri. “Saya sudah bayar Rp25 juta dan bahkan rela resign dari pekerjaan, tapi sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan,” akunya, pada wartawan, pada Senin (20/4/2026) lalu.
Selain itu, SPK nomor 800/1240/SPK-OP/436.9.17/2025 tertanggal 19 November 2025 yang diberikan oleh mantan Camat Deddy menggunakan dokumen berlogo dan bertulisan Pemerintah kota kecamatan Pakal Surabaya.(Ham)
