Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaSurabaya

Sikapi Perkembangan Penyidikan Dugaan Kasus KBS, Ini Kata Advokat Masbuhin

×

Sikapi Perkembangan Penyidikan Dugaan Kasus KBS, Ini Kata Advokat Masbuhin

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BAROMETER — Menyikapi perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Masbuhin selaku kuasa hukum dari tiga pejabat PDTS KBS (EES, MN dan NW) memandang perlu menyampaikan catatan hukum secara objektif dan berimbang demi tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

banner 325x300

“Sejak mendampingi klien kami pada Maret 2026, kami mengapresiasi langkah profesional penyidik Pidsus Kejati Jatim dan memastikan klien kami bersikap kooperatif sepenuhnya. Namun, dalam mencermati konstruksi penetapan tersangka saat ini, terdapat beberapa poin krusial yang mengusik rasa keadilan publik dan wajib diusut tuntas oleh aparat penegak hukum,” ujarnya, dalam pers rilisnya, Sabtu (21/11/2026).

Dalam pandangannya, tercatat sebagai berikut:

1. Asas Kolektivitas dan Pertanggungjawaban Badan Pengawas Dalam tata kelola BUMD,

Badan Pengawas (Bawas) adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif. Menjadikan hanya satu anggota Bawas (klien kami, EES) sebagai tersangka sementara Ketua dan anggota Bawas lainnya seolah tidak tersentuh hukum, berpotensi mencederai rasa keadilan dan mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi.

Baca Juga :  Fondasi Ketahanan Siber dan Kedaulatan Digital Indonesia, APKOMINDO, APTIKNAS, dan PERATIN Kembali Dorong Percepatan RUU KKS 

2. Persetujuan RKAP dan Pengetahuan Kebijakan Strategis

Setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak berdiri sendiri secara personal. Seluruh perencanaan maupun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas. Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja.

3. Pembiaran sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pengawasan

Secara hukum, fungsi utama Ketua dan seluruh anggota Bawas adalah melakukan pengawasan melekat dan mencegah terjadinya kekeliruan administratif maupun penyimpangan. Apabila dalam rentang waktu 2025–2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, maka membiarkan suatu kebijakan berjalan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang wajib diuji secara hukum oleh penyidik, bukan dibiarkan lepas dari pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Hari Raya Idul Adha, Kejari Tanjung Perak Berbagi Daging Kurban ke Masyarakat Sekitar

4. Usut Tuntas Penerima Dana Honorarium Narasumber di Kalangan Anggota Dewan

Penerapan prinsip follow the money tidak boleh berhenti pada jajaran internal pelaksana PDTS KBS semata. Fakta informasi yang berkembang di publik telah menyoroti adanya pos pengeluaran honorarium narasumber rutin yang diduga mengalir kepada oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya—yang secara fungsi justru merupakan mitra kerja pengawas BUMD dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota Bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS tersebut belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

5. Klien Kami Korban Situasi dan Tidak Menikmati Uang Negara

Baca Juga :  Satpol PP Bongkar 129 Lapak PKL Kawasan Jembatan Suramadu

Pihaknya menegaskan kembali bahwa tidak ada satu rupiah pun dari dana perusahaan tersebut yang mengalir ke kantong pribadi klien kami. Sebaliknya, klien kami justru menjadi korban tekanan situasi akibat ulah oknum eksternal yang menjanjikan penghentian perkara, di saat yang sama klien kami berhasil mencetak sejarah dengan menyetorkan dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, penyidik Kejati Jatim harus menelusuri seluruh aliran dana kas KBS secara tanpa pandang bulu kepada siapapun yang menyetujui, membiarkan, maupun menerima manfaat finansial dari kas perusahaan.

“Kami percaya penyidik Kejati Jatim akan terus mengembangkan perkara ini secara terang benderang dan objektif. Penegakan hukum yang adil tidak boleh tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kebijakan maupun penerimaan aliran dana kas PDTS KBS harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal,” pungkasnya.(Am)

Example 120x600