Example floating
Example floating
Example 728x250
HukumSurabaya

Kuasa Hukum Masbuhin Ungkap adanya Dugaan Oknum Pengacara Terlibat Perkara KBS

×

Kuasa Hukum Masbuhin Ungkap adanya Dugaan Oknum Pengacara Terlibat Perkara KBS

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BAROMETER – Kuasa hukum empat pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) ungkap adanya dugaan permintaan uang dan janji penghentian perkara yang diduga melibatkan oknum pengacara.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Masbuhin bahwa Penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di PD TS KBS diduga melibatkan oknum pengacara.

banner 325x300

Masbuhin menyampaikan pernyataannya bahwa saat menjelang pemeriksaan empat kliennya oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), pada Kamis (19/11/2026).

Keempat orang tersebut terdiri dari satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua direksi, dan satu Kepala Departemen Keuangan KBS. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait perkara yang tengah didalami penyidik.

Dalam rangkaian persoalan yang terjadi di KBS, terdapat dugaan permintaan uang, janji menghentikan perkara, hingga pencatutan nama institusi kejaksaan.

Baca Juga :  Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan 2 Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal

“Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” ujar Masbuhin, Rabu (18/11/2026) pada wartawan.

Masbuhin juga menegaskan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polemik saling menyalahkan ataupun menghakimi pihak lain. Namun dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Masbuhin membantah kliennya memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang kini menjadi bagian penyidikan. Pencairan dana perusahaan terjadi dalam situasi krisis dan dipicu kekeliruan prosedur administratif untuk menjaga stabilitas operasional KBS.

“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.

Baca Juga :  Puluhan Warga Malang Laporkan Mafia Tanah ke Polda Jatim, Atas Dugaan Pemalsuan Sertifikat

Lanjut Masbuhin, keputusan pencairan dana tersebut dilatarbelakangi kepanikan dan keinginan menjaga keberlangsungan operasional kebun binatang, termasuk memastikan aktivitas konservasi dan kesejahteraan satwa tidak terganggu.

Sebagai bagian dari pembelaan terhadap kliennya, Masbuhin juga mengungkapkan capaian keuangan KBS pada periode 2025–2026. Dia mengklaim jajaran pengelola perusahaan berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kontribusi dividen tersebut menjadi capaian yang belum pernah terwujud selama periode 2013 hingga 2024.

Terkait proses hukum yang berjalan, Masbuhin memastikan keempat kliennya bersikap kooperatif sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026. Sejumlah dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis disebut telah diserahkan kepada penyidik.

Dia pun menyampaikan apresiasi terhadap jajaran penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, dan humanis. “Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” ungkap Masbuhin.

Baca Juga :  Kejati Sumut Tahan Mantan Direktur Teknik PT Pelindo l dan Mantan Dirut PT Dok Perkapalan Surabaya

Masbuhin menghormati proses penyidikan dan menyerahkan pengungkapan perkara kepada penyidik Kejati Jatim. Dia berharap seluruh fakta, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain, dapat diungkap secara objektif.

Sementara itu, dugaan permintaan uang, janji penghentian perkara, dan pencatutan nama institusi kejaksaan yang disampaikan Masbuhin masih memerlukan pendalaman serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Hingga saat ini proses penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran KBS masih berlangsung di Kejati Jatim.(Am)

Example 120x600