SURABAYA – Diduga terima uang pelicin sebesar Rp 3,5 miliar. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, GSP ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Atas penahanan tersebut, Penyidik telah menemukan bukti kuat bahwa Tersangka terlibat dalam penerimaan gratifikasi dari kontraktor proyek pemerintah. Tak tanggung-tanggung, uang pelicin yang dikantongi Tersangka sebesar Rp 3,5 miliar.

Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Jatim, HB Siregar mengatakan, bahwa pihaknya sebelum menetapkan GSP sebagai tersangka sudah memeriksa 32 saksi. Dari saksi-saksi itulah, penyidik kemudian menetapkan GSP sebagai Tersangka.

Baca Juga:
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp6,5 Miliar, Kejati Jabar Tahan Mantan Kadispora Kota Bandung
Kajati Kaltim Dr. Iman Wijaya Kunjungan Kerja ke Berau, Untuk Evaluasi dan Monitoring
Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Rp 42,6 miliar, Direktur dan Penjual Tersangka

“Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan dari hasil pemeriksaan, GSP diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2016 hingga 2022,” ujar HB Siregar, Selasa (3/6/2025) malam.

Aspidus membeberkan bahwa dugaan korupsi bermula dari penerimaan uang Rp3,6 miliar yang seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai aturan yang berlaku. Namun, GSP tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Hasil penyelidikan pun mengungkap bahwa dana tersebut telah disamarkan melalui penyetoran ke rekening pribadi BCA milik GSP sebelum akhirnya dialihkan ke bentuk deposito serta investasi sukuk.

“Walaupun tidak ditemukan kerugian negara dalam perkara ini, GSP tetap menerima gratifikasi dalam jumlah besar dan kemudian mengalihkannya ke bentuk investasi,” imbuhnya.

Baca Juga:
Kontak Tembak di Wamena, Satu KKB Tewas dan Sita Ganja
Kejari Jakarta Utara MoU Dengan PT Dok Perkapalan dan PT Indonesian Air and Marine Supply
Kejati Jakarta Gelar Rapat PAKEM, Bahas Pencegahan Penyalahgunaan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 12B junto Pasal 12C junto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga diduga melanggar Pasal 3 junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai tindak lanjut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-804/M.5/FD.2/06/2025, berlaku selama 20 hari sejak 3 Juni 2025. Saat ini, GSP ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.(Am)