JAKARTA – Dewan Pers dan Kejaksaan Republik Indonesia menggelar rapat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

MoU tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Dalam rapat yang berlangsung intensif tersebut, dibahas beberapa poin utama ruang lingkup kerja sama, antara lain:

Baca Juga:
Impor Narkoba Jenis DMT, Penghuni Apartemen Anderson Surabaya di Sidang
Mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih yang Mandiri dan Berkelanjutan Urgensi Dukungan Pendanaan yang Efektif dan Transparan
Bahas Etika Peliputan, Ketua Dewan Pers Kunjungi MA

1. Dukungan penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers,

2. Penyediaan ahli dari Dewan Pers,

3. Edukasi hukum kepada masyarakat,

4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga.

Baca Juga:
Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Gagalkan Penyelundupan 1.905 Kg Narkotika
Oknum Pegawai BRI Cabang Tanah Abang Didakwa Korupsi Rp 17,2 Miliar
Kejati Jakarta Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Fiktif di PT Telkom Indonesia

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa MoU ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan) dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman tersebut.

“Melalui kerja sama ini, kedua institusi diharapkan dapat saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Harli Siregar.

Rapat finalisasi ini dihadiri oleh Komisioner Dewan Pers Totok Suryanto beserta jajaran, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI Bernadeta Maria Erna Elastiyani, serta pejabat terkait lainnya.

Setelah proses finalisasi, dokumen MoU akan diajukan kepada pimpinan masing-masing lembaga untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani secara resmi. (Ram)