SURABAYA – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) gelar Apel Sabuk Kamtibmas, pada Kamis (30/4/2026) pagi. Apel berlangsung dipimpin oleh Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., yanh dihadiri oleh seluruh para Pejabat Utama (PJU) di lapangan apel Mapolda Jawa Timur.
Melalui Kepala Bidang Humas (Kabid) Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 1.980 orang yang merupakan mitra kamtibmas Polda Jawa Timur. “Perlu saya sampaikan bahwa total peserta yang mengikuti Sabuk Kamtibmas mencapai kurang lebih 1.980 orang,” ujarnya, pada awak media di halaman Polda Jatim.
Peserta apel berasal dari berbagai komunitas dan elemen masyarakat, di antaranya PSHT, IKSPI, PSHW, Banser, Kokam, Pemuda Pancasila, serta komunitas ojek online (ojol). “Mereka hadir langsung di Mapolda Jawa Timur dengan satu visi, yaitu menjaga situasi kamtibmas di wilayah Jawa Timur agar tetap aman dan kondusif,” tambahnya.
Jules menjelaskan, Sabuk Kamtibmas merupakan perwujudan nyata program kolaborasi “Jogo Jatim” yang digagas Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Dr. Nanang Avianto. Program ini menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat.
“Sebagaimana arahan Bapak Kapolda, kita harus bersama-sama dengan seluruh elemen untuk menjaga stabilitas kamtibmas di Jawa Timur,” jelasnya.
Secara spesifik, Sabuk Kamtibmas bertugas membantu Polri dalam pengamanan markas komando (mako) secara statis, serta mendukung pengamanan aksi unjuk rasa secara dinamis agar tetap tertib dan tidak anarkis.
Dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial, penyebaran hoaks, dan dinamika geopolitik, Polda Jatim menetapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya memperkuat pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, menghilangkan ego sektoral, meningkatkan koordinasi lintas wilayah melalui sistem rayonisasi, serta mendorong peran aktif para kepala satuan wilayah (kasatwil) dalam melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Selain itu, Polda Jatim juga menekankan pentingnya mitigasi bencana dan krisis, termasuk antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana alam, serta potensi krisis sosial. “Ruang demokrasi harus tetap dijaga agar sehat dan damai, serta bebas dari provokasi, disinformasi, maupun aksi anarkisme,” tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan dan iklim investasi merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan pembangunan dan program pemerintah. “Tanpa stabilitas keamanan, pembangunan tidak dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat bisa terancam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jules menegaskan bahwa Sabuk Kamtibmas tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. “Jika Polri dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, maka setiap potensi ancaman dapat dikelola menjadi kekuatan persatuan untuk Jawa Timur yang tangguh,” pungkasnya.(Ham)
