SURABAYA – Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menorehkan berbagai prestasi dan capaian kinerja yang positif di seluruh bidang. Capaian ini merupakan wujud komitmen Kejari Tanjung Perak dalam memperkuat integritas, efektivitas penegakan hukum, dan pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, S.H., M.H., mengatakan, bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice), mengoptimalkan pemulihan aset negara dan pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat.
“Alhamdulillah menutup tahun 2025 ini, Kejari Tanjung Perak berhasil menunjukkan capaian kinerja yang positif, dari berbagai bidang,” ucapnya, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, Adapun capaian kinerja Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tahun 2025 adalah, di bidang pembinaan yang mencatat kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,99%, yaitu dari total target pagu anggaran Rp18.561.031.000, terealisasi Rp18.561.018.344.
“Kejari Tanjung Perak berhasil melampaui target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) hingga 357,75%, dengan realisasi mencapai Rp7.105.721.252 dari target Rp1.986.200.000. Capaian ini berasal dari pembayaran denda, uang pengganti, biaya perkara, dan hasil lelang barang rampasan,” tegasnya.
Lanjutnya, di bidang Intelijen telah melaksanakan beragam kegiatan selama tahun 2025 dengan realisasi anggaran 100%, meliputi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan 13 kegiatan, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) 4 kegiatan, Penerangan Hukum 4 kegiatan, Jaksa Masuk Sekolah 4 kegiatan, Jaksa Menyapa 4 kegiatan, Kampanye Anti-Korupsi 2 kegiatan, Tangkap Buronan (DPO) 1 kegiatan.
“Atas kinerja tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meraih penghargaan Kinerja Terbaik ke-4 sebagai Satuan Kerja Terbaik Bidang Intelijen se-Jawa Timur,” ujarnya.
Darwis menambahkan, Bidang Tindak Pidana umum mencatat kinerja penanganan perkara yang konsisten sepanjang 2025, dengan realisasi anggaran mencapai 100%, diantaranya, Pra-penuntutan 1.354 perkara, Penuntutan 1.511 perkara, Eksekusi 1.021 perkara, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 21 perkara.
Lebih lanjut, untuk bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Sepanjang 2025, bidang Pidsus telah melaksanakan penanganan perkara tindak pidana korupsi serta perkara terkait cukai dan kepabeanan.
“Realisasi anggaran pada bidang Pidsus telah mencapai 100%, diantaranya, Penyelidikan 7 perkara, Penyidikan 10 perkara, Pra-penuntutan 14 perkara (Cukai 6, Tipikor 7, Kepabeanan 1), Penuntutan 23 perkara (Tipikor 9, Cukai 14), Eksekusi 14 perkara (Tipikor 6, Cukai 8),” tambahnya.
Lanjut Darmis, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menjalankan peran Jaksa Pengacara Negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain untuk melindungi kepentingan negara/instansi pemerintah, serta mendorong tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Realisasi anggaran pada Bidang Datun telah mencapai 100%. antara lain: Litigasi 8 Surat Kuasa Khusus (SKK), Non-litigasi 133 kegiatan, Pertimbangan Hukum 65 kegiatan,Layanan Hukum 33 kegiatan, MoU 27 kesepakatan kerja sama, Penyelamatan & Pemulihan Keuangan Negara: mencapai Rp251.387.090.860,” bebernya.
Sementara itu, Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) melaksanakan pengelolaan barang bukti, barang rampasan, dan optimalisasi PNBP, dengan realisasi anggaran mencapai 100%.
“PNBP dari Seksi PAPBB Rp. 5.674.272.800, Lelang 10 risalah lelang, Penjualan langsung 2 kegiatan, Pemusnahan barang bukti 3 kegiatan,” tambahnya.
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran instansi atas dukungan, sinergi, dan partisipasi dalam menjaga ketertiban serta penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
“Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Am)
