BULUNGAN – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) menyita dan menyegel enam objek lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Nunukan. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Proses penyitaan yang dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, menyasar sejumlah perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi D., menjelaskan bahwa upaya paksa ini telah mengantongi penetapan pengadilan dan dilaksanakan berdasarkan rangkaian surat perintah penyidikan yang diterbitkan sejak April hingga Oktober 2026.
“Penyitaan dan penyegelan terhadap lokasi HGU ini dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti terkait penanganan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi,” ujar Andi dalam keterangan persnya, Jumat (13/11/2026).
Jerat Dua Tersangka
Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) kepada PT SSP pada rentang waktu 2017 hingga 2025. Praktik tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebelum melakukan penyitaan lahan, penyidik Kejati Kaltara telah lebih dulu menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah TKSD (65), yang menjabat sebagai Direktur Utama PT SSP, serta BF (58), selaku Group Head PT Bank Raya Agroniaga Tbk.
Daftar Enam Lahan yang Disita
Di lapangan, tim penyidik memasang plang tanda penyitaan dan penyegelan pada enam titik objek HGU dengan total luas mencapai ribuan hektare. Berikut rincian lahan yang disita:
Pertama, HGU Sawit No. 12: Seluas 8.278 hektare di Desa Plaju.
Kedua, GU Sawit No. 13: Seluas 402,51 hektare di Desa Tepian.
Ketiga, HGU Sawit No. 21: Seluas 51,96 hektare di Desa Tepian.
Keempat, HGU No. 22: Seluas 60,69 hektare di Desa Tepian.
Kelima, HGU No. 23: Seluas 35,95 hektare di Desa Tepian.
Ke enam, HGU No. 24: Seluas 14,12 hektare di Desa Tepian.
Hingga saat ini, pihak Kejati Kaltara masih terus mendalami kasus tersebut untuk menuntaskan pemberkasan para tersangka serta menelusuri potensi aset lain yang berkaitan dengan perkara ini. (Amri)
