JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Hal ini disampaikan pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung, di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta. Jumat (7/2/2025).
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik,” ujar Jaksa Agung.
Pemeriksaan Laporan Keuangan ini, lanjutnya, merupakan amanat Konstitusi dan pelaksanaan Undang-Undang terkait pengelolaan keuangan negara. Jaksa Agung menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan mencari kesalahan, namun juga sebagai sarana untuk evaluasi dan perbaikan dalam sistem keuangan Kejaksaan RI.
Jaksa Agung juga mengajak seluruh jajaran Kejaksaan untuk proaktif mendukung pemeriksaan dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Ia mengingatkan pentingnya peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM WAS) dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik dan sesuai standar.
“Memang ada kekhawatiran bahwa pemeriksaan lebih fokus pada kesalahan, namun saya meminta jajaran pengawasan untuk lebih aktif dalam pendampingan, konsultasi, dan edukasi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung juga menyoroti prestasi Kejaksaan RI yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola anggaran di masa depan.
Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung berharap pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Kejaksaan RI ke depan.
“Sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan BPK sangat penting untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang lebih baik,” tutupnya. (Ram)
