BAROMETER – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).
Tersangka dilakukan penahanan setelah pihak Kejari Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024.
Proses penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim Jawa, pada Senin (16/11/2026), menyusul berkas perkara yang dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Kasi Intel Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, mengungkapkan bahwa dalam tahap kedua ini penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti bernilai masif.
“JPU menerima delapan peti kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, serta bukti kepemilikan tanah dan bangunan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, CA diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara mencapai hingga Rp10 miliar.
Yogi menjelaskan bahwa modus operandi yang dijalankan tersangka tergolong sistematis. CA diduga memerintahkan saksi S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mencairkan uang kas serta menerbitkan dokumen administrasi fiktif.
Dokumen tersebut dibuat seolah-olah dana digunakan untuk operasional perusahaan, mulai dari pembelian pakan hewan, perbaikan kandang, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana KBS.
”Padahal, dana tersebut diduga kuat dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka,” tegas Yogi.
Kini tersangka CA dijerat dengan dakwaan berlapis. Yakni Dakwaan Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan dakwaan kedua Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Usai pelimpahan tahap kedua ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperpanjang masa penahanan tersangka selama 20 hari dan berkas perkara akan di limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk segera disidangkan.(Am)

















