BAROMETER – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktik korupsi. Langkah nyata ini diwujudkan melalui sosialisasi intensif mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal pengadilan.
Ketua Tim Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pencegahan penyuapan demi menjaga akuntabilitas pelayanan hukum.
“Sosialisasi kepada pihak internal ditujukan untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur PN Jakarta Pusat agar senantiasa melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ujar Purwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Sementara itu, sosialisasi kepada pihak eksternal menjadi wadah bagi PN Jakpus untuk mengajak masyarakat, pencari keadilan, dan mitra kerja untuk bersinergi. Hubungan yang bersih antara pengadilan dan publik diharapkan mampu memutus rantai praktik pungli dan suap.
Dalam pelaksanaannya, SMAP di PN Jakarta Pusat mengedepankan Prinsip 4T, yaitu Tidak Menerima, Tidak Memberi,Tidak Meminta dan Tidak Menyalahgunakan. Prinsip ini menjadi komitmen wajib bagi seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan sehari-hari.
Lebih lanjut, Purwanto menegaskan bahwa penerapan SMAP ini merupakan bagian integral dari pembangunan Zona Integritas (ZI). Upaya ini juga sejalan dengan target PN Jakpus untuk mempertahankan dan mewujudkan peradilan yang berSertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), demi menjaga wibawa institusi sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.(Amri)
