JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor yudikatif Indonesia dengan mengadili kasus perpajakan secara adil. Dalam sidang istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung 2024, MA menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara mencapai Rp 15,14 triliun dan USD 85,9 juta.
Prof. Sunarto, dalam keterangannya, mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan kewajiban pajak tersebut. “Pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp 15.140.928.659.410,20 dan USD 85.926.370,31,” kata Prof. Sunarto dalam sidang yang berlangsung di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu, (19/2/2025).
Sidang istimewa ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengenakan jas cream. Selain itu, hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Amzulian Rifai, serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Jaksa Agung dan Kapolri juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan acara “Kampung Hukum” yang dimulai pada 18 Februari 2025, yang menjadi bagian dari rangkaian acara untuk menyemarakkan laporan tahunan ini. Kampung Hukum ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia, yang turut serta dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.
Keputusan ini menjadi simbol penting bagi upaya MA dalam memastikan sektor perpajakan berjalan dengan adil dan transparan, serta memperlihatkan komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung pembangunan negara melalui penegakan hukum yang tegas.
Dengan keputusan ini, Indonesia semakin menunjukkan keteguhan dalam menegakkan keadilan di bidang perpajakan, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berusaha menghindari kewajiban perpajakan yang sah. (Ram)
