SURABAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur (DPD Granat Jatim) Arie Soeripan menyoal seorang bandar Inex berinisal SL 56) warga Bulak Banteng Wetan Surabaya yang tertangkap tim unit II Satreskoba Polrestabes Surabaya. Pada Sabtu, 8 November 2025 sekira pukul 23.50 Wib malam di area parkir TP2 lantai 4 Surabaya.
Arie mengatakan bahwa Diskotek Stasiun bukan hal rahasia lagi dan ia meminta pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan instansi harus menindak lanjuti dengan cara melakukan pendalaman atau penyelidikan.
“Itu bukan hal yang asing, kita sebagai pengamati narkoba, tapi mengapa pemerintah dan instansi yang terkait itu tidak mendalami dan tidak menyelidiki hal tersebut. Kalau memang benar-benar ada dan nyata, kenapa gak ditutup,” ujar Arie, baru-baru ini kepada BNN.com melalui selulernya.
Arie menegaskan hal itu salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo untuk memberantasan peredaran narkotika. “Astacita salah satunya pemberantas narkoba, apabila ada bandar narkoba yang tertangkap di tempat hiburan. Kenapa gak ditindaklanjuti. Harusnya ijinnya dicabut, police line semuanya. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Tentunya pemerintah harus tegas jangan slogannya saja, harus sesuai tindakannya,” tegasnya.
Lanjut Arie, di setiap tempat hiburan malam harusnya pemerintah kota (Pemkot) Surabaya yang memberikan ijin bertindak tegas. “Pemkot dalam hal ini yang memberikan ijin juga dinas hiburan dan pariwisata. Kalau melihat ini harusnya ditindak tegas,” tambahnya.
Menurut Arie, kalau dari pemerintah dan instansinya tidak tegas, maka hiburan malam akan dijadikan pasar potensial peredaran Narkotika. Karena perputaran uang bernilai fantastik.
“Memang perputaran uang bernilai fantastik di hiburan malam. Itu yang menjadikan peredaran narkoba dan nanti akan meningkat permintaan narkoba. Ini yang dimanfaatkan oleh Kalangan bandar narkoba untuk meraup keuntungan besar menjelang akhir tahun,” pungkas Arie.
Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045.”
1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkokoh sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.
7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.
8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
Implementasi Asta Cita dalam Berbagai Sektor Berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Diketahui pada sebelumnya, terbukti adanya peredaran jual beli ine dalam Diskotek Stasiun Club, pada Sabtu, 8 November 2025 sekira pukul 23.50 Wib malam di area parkir TP2 lantai 4 Surabaya. Tim Unit II Satreskoba Polrestabes Surabaya telah menangkap seorang pria berinisial SL (56) warga Bulak Banteng Wetan Surabaya.
Saat tersangka SL ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 100 butir pil ekstasi Inex, 1 Handphone android, 1 kartu ATM BCA dan uang tunai Rp300 ribu. Atas barang bukti ratusan inex tersebut SL mengaku membeli seharga Rp18.000.000,- dari seorang pria berinisial GF (belum tertangkap), pada bulan Oktober 2025 di Diskotek Stasiun Club di lantai 6 TP2.
Penangkapan itu pun dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, AKBP Suriah Miftah Irawan melalui Kanit II AKP Eko Lukwantoro Satreskoba Polrestabes Surabaya, bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap SL. “Sudah kami tahan,” katanya, dikonfirmasi Minggu (16/11/2025) lalu.
Meski sudah tertangkapnya SL, diduga masih ada beberapa pengedar tetap beroperasional karena GF yang selama ini menyuplai SL belum berhasil ditangkap pihak kepolisian. “Masih pengembangan pak,” pungkas AKP Eko.(Am)
