Dituding Mencari Kesalahan, Ketua AKPERSI Kaltim Sesalkan Pernyataan Ketua Kwarcab Pramuka Berau saat Konfirmasi Proyek Buper Mayang Mangurai
BERAU — Proyek pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) Mayang Mangurai di wilayah lahan PT Bara Jaya Utama (PT BJU) , Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, proyek tersebut dinilai sarat kepentingan dan minim transparansi, seperti status kepemilikan lahan dan urgensi penggunaaan anggaran daerah. Ada apa?
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Seluruh Indonesia (AKPERSI) Kalimantan Timur (Kaltim) Dedison Jupray, S.H., menyatakan saat ini anggotanya tengah melakukan investigasi dan menganalisa dugaan adanya konflik kepentingan dan potensi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di balik pembangunan fasilitas yang kabarnya menelan anggaran sekitar Rp35 miliar itu.
“Dari informasi yang kami himpun, proyek ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa pemerintah daerah membangun jalan baru menuju lokasi Buper. Padahal PT BJU sudah menyediakan akses jalan perusahaan,” ujar Dedison dalam siaran persnya, Senin (10/11/2025).
Menurut Dedi biasa dia disapa mengatakan bahwa pihak yang memperoleh proyek tersebut diduga memiliki hubungan spesial dengan anggota DPRD Provinsi Kaltim, yakni Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Berau, Syarifatul Syadiah.
“Kalau benar ada hubungan seperti itu, maka patut diduga terjadi benturan kepentingan. Negara bisa dirugikan, dan masyarakat tidak mendapat manfaat yang sepadan,” tegasnya.
Dituding Cari Kesalahan
Terkait hal itu, Dedi yang juga praktisi hukum dan pemerhati lingkungan ini menyesalkan sikap pejabat publik yang justru menuding wartawan “menjelekkan dan mencari kesalahan” saat melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait hal itu. Menurutnya, tudingan itu tidak mencerminkan sikap bijak seorang pejabat publik yang seharusnya memahami fungsi dan tugas pers sebagai kontrol sosial.
“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang jelas memberikan mandat kepada jurnalis untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi berimbang kepada publik,” jelasnya.
Menurut Dedi pejabat publik harusnya siap di kritik dan mengerti tugas wartawan sebagai sosial kontrol. “Pejabat publik seharusnya siap dikritik dan diklarifikasi, karena anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Kritik justru menjadi alarm agar kebijakan tetap transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Mencari Kesalahan
Sebelumnya, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Berau, Syarifatul Syadiah ketika dikonfirmasi menyatakan jangan menjelekan dan mencari kesalahan. “Maaf, kalo niatnya menjelekkan mencari kesalahan, kenapa dikirim wa ke saya,” ujarnya via Whatsapp saat dikonfirmasi, Sabtu (8/11/2025).
“Saya selaku Ketua Kwarcab penerima manfaat berterimakasih pada PUPR dan pemda Berau. Dengan adanya perhatian serius ke Bumi perkemahan ini. Karena sebentar lagi akan di pake acara akbar perkemahan se Kaltim. Insya allah tahun depan juga. Dengan diperbaikinya fasilitas buper, maka perhatian Kwarda Kaltim juga ke Berau, dengan predikat buper terbaik se kaltim. Juga pramuka tergiat se Kaltim, tiga tahun berturut-turut ini merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sambungnya.
Pesan Moral:
Lebih lanjut, Syarifatul Syadiah juga menyampaikan pesan moral dengan menyatakan jangan suka melihat sesuatu dari sisi negatifnya saja. Belajarlah untuk balance dari sisi positifnya.
“Proyek jelas tidak fiktif, ada RAB, ada Pimpro, ada pendampingan dari Kejaksaan. Kalau tidak jelas, tanya ke mereka jangan ke saya,” katanya.
Ketika disinggung apakah benar yang mengerjakan proyek tersebut adalah suaminya, dan pewarta bukan mencari kesalahan. Tapi untuk melakukan klarifikasi.
Syarifatul hanya menyatakan dirinya siap di klarifikasi dan tidak menjelaskan benar atau tidak yang mengerjakan proyek tersebut suaminya. “Saya siap klarifikasi, saya mendukung program pemerintah untuk pemuda Berau, berkarakter, kreatif dan memberi wadah unruk mereka mengekspresikan hobi dan minatnya di kepramukaan. Karena itu sangat positif dan sesuai program pemerintah pendidikan berkarakter,” ungkapnya.
Namun, ketika ditanya terkait efesiensi anggaran, kenapa pembangunan menghabiskan sampai puluhan miliar, yang seharusnya tukar guling, dan pihak perusahaan yang biayai.
Tapi Syarifatul malah balik bertanya seolah-olah tidak tahu dengan mengatakan perusahaan apa. “BJU sudah bantu hibah lahan dan beberapa pembangunan. Saat ini prusahaan tidak sedang baik-baik saja kondisinya colaps. Kami pahan kondisi ini,” ungkapnya.
“Haruskah Berau dipermalukan saat acara nanti dengan kondisi buper yang hancur lebur saat hujan. Belum lagi yang hadir Gubernur dan anak-anak se Kaltim. Kalau niatnya baik tidak cari-cari kesalahan, pasti bisa direspon baik,” sambungnya.
Sayangnya, ketika pewarta kembali bertanya dengan menyatakan bumi perkemahan yang awalnya bagus, siapa yang buat rusak? dan sekarang mengeluarkan dana hingga puluhan miliar untuk bangun jalan kembali. Uang itu uang rakyat, dan kami tidak perlu diajari ketika melakukan klarifikasi.
Sayang pertanyaan tersebut tidak dijawab dan dijelaskan oleh Syarifatul. Dia hanya mengatakan terimakasih.
Kordinasi ke Kejaksaan
Untuk menindak lanjuti hal itu, AKPERSI Kaltim berencana melayangkan surat resmi ke Kejaksaan, meminta penelusuran hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan potensi KKN dalam proyek Buper Mayang Mangurai tersebut.
“Tanpa kejelasan, dan dasar hukum kepemilikan lahan, urgensi pembangunan, serta transparansi penggunaan anggaran, proyek ini berpotensi menjadi bom waktu bagi keuangan daerah,” ungkapnya.
Selain itu AKPERSI juga mendesak agar seluruh pihak, termasuk Pemkab Berau dan DPRD Kaltim, membuka data secara transparan terkait alokasi anggaran, proses lelang, dan status hukum lahan yang digunakan.
“Ini bukan soal menolak pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.
Selain itu, masyarakat adat Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Marjianus Ugin, juga turut angkat bicara. Menurutnya, pihaknya akan menelusuri kabar adanya pengerusakan ornamen khas Dayak yang merupakan kearifan lokal, di kawasan proyek Buper tersebut.
“Kami akan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jika benar ada perusakan ornamen budaya Dayak, kami tidak akan tinggal diam,” tandasnya. (Red)
