Example floating
Example floating
Example 728x250
DaerahHukumSurabaya

Kejati Jatim Kembali Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi KBS Rp2,4 Miliar, 1 diantaranya Oknum Advokat

×

Kejati Jatim Kembali Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi KBS Rp2,4 Miliar, 1 diantaranya Oknum Advokat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BAROMETER – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026 kembali menyeret empat orang jadi tersangka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan empat tersangka diantaranya berinisal MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PD TS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PD TS KBS, serta MM selaku advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner yang diduga kerja sama membuat sejumlah dokumen fiktif dengan nilai anggaran sebesar Rp2,42 miliar.

banner 325x300

Keempat tersangka diduga terlibat penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS).

Dana perusahaan daerah sebesar Rp2,41 miliar diduga dikeluarkan untuk mengupayakan penghentian perkara hukum yang tengah ditangani kejaksaan. Namun, uang tersebut disebut tidak pernah sampai ke tangan penyidik.

Untuk menutupi pengeluaran tersebut, para tersangka diduga membuat dokumen kerja sama jasa hukum fiktif hingga kwitansi honorarium konsultan hukum palsu.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan anggaran 2025 hingga 2026.

Baca Juga :  Kejati Jatim Tetapkan Kepala Bidang Geologi Tersangka Dugaan Pungli ESDM

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” ujarnya, pada Rabu (19/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

NW dan MN kemudian menghubungi EES untuk mencari pengacara. EES lantas memperkenalkan MM sebagai advokat yang dapat memberikan pendampingan hukum.

Namun, dalam proses tersebut, MM diduga menawarkan jasa untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan. Untuk itu, dia disebut meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana penutupan perkara sebesar Rp500 juta.

Baca Juga :  Polrestabes Surabaya Lambat Tangani Dugaan Kasus Cabul Oknum Jaksa DYA?

Permintaan tersebut disetujui NW dan MN. Dana kemudian dikeluarkan dari kas PD TS KBS dengan memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan untuk menyerahkannya melalui EES kepada MM.

“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” demikian uraian penyidikan Kejati Jatim.

Persoalan serupa kembali terjadi pada April 2025. Ketika Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi periode 2013–2024, MM diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta.

Permintaan itu kembali disetujui NW dan MN. Bahkan, jumlah dana yang dikeluarkan terus bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.

Uang tersebut juga disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara yang sedang ditangani kejaksaan tetap berjalan.

Untuk menutupi pengeluaran dana tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen fiktif. Dokumen itu berupa perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut tidak pernah dilaksanakan.

Baca Juga :  Ketua PMRK Ungkap Peran Penting Mediator Wujudkan Keadilan Restoratif di Seminar Surabaya

Selain itu, penyidik menemukan dugaan pembuatan kwitansi honorarium konsultan hukum palsu senilai Rp2,41 miliar. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan telah digunakan untuk kegiatan yang sah.

Tak hanya pengeluaran tersebut, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp707.775.022. Sedangkan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Setelah ditetapkan tersangka, para terangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Kejati Jatim selama 20 hari.(Am)

Example 120x600