JAKARTA – Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menerima kunjungan dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk melakukan koordinasi antar lembaga, Kamis (13/2/2025).
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Wakil Jaksa Agung ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sistem penegakan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Jaksa Agung menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi fokus pertemuan, antara lain:
1. Peningkatan Akuntabilitas dan Keadilan dalam Penegakan Hukum. Wakil Jaksa Agung menegaskan bahwa akuntabilitas dan nilai keadilan merupakan elemen dasar yang harus diterapkan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Peningkatan aspek ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.
2. Peran Ombudsman RI dalam Pendidikan dan Pelatihan Jaksa. Ombudsman RI telah berperan aktif dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para jaksa mengenai pentingnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.
3. Penguatan Kapasitas Ombudsman RI melalui Pelatihan Kejaksaan. Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Ombudsman RI, Wakil Jaksa Agung mengusulkan agar anggota Ombudsman diberikan akses untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan dan memastikan peningkatan standar layanan publik.
4. Pentingnya Penguatan Kelembagaan Ombudsman RI. Wakil Jaksa Agung juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Ombudsman RI, salah satunya dengan melibatkan ahli hukum dalam proses pengawasan terhadap lembaga penegak hukum.
Penguatan ini dapat mengacu pada praktik internasional, seperti peran Ombudsman di Filipina dan Thailand yang memiliki kewenangan dalam reformasi birokrasi dan pengawasan lembaga penegak hukum.
Koordinasi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Ombudsman RI diharapkan dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui sinergi yang lebih erat, kedua lembaga ini diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan optimal kepada masyarakat. (Ram)
