BALI — Para Jaksa Agung negara-negara anggota ASEAN melakukan kunjungan budaya ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali, Selasa (16/9/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM) 2025 yang digelar di Bali pada 14–17 September 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dan diikuti oleh para Jaksa Agung atau perwakilan dari negara-negara ASEAN, serta jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik dari pusat maupun wilayah Bali.
Selain memperkenalkan warisan budaya Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan mempererat kerja sama dan solidaritas antarnegara ASEAN melalui pendekatan budaya.
“Lewat kunjungan ini, para delegasi tidak hanya menikmati keindahan alam dan bangunan bersejarah, tetapi juga merasakan kekayaan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) RI, Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Anang, Istana Kepresidenan Tampaksiring dibangun pada 1957 atas prakarsa Presiden Pertama RI, Soekarno. Selain sebagai tempat peristirahatan kenegaraan, istana ini juga dirancang sebagai simbol diplomasi budaya dan persahabatan antarbangsa.
Dalam kunjungan tersebut, lanjut Anang, para delegasi ASEAN diajak menelusuri area istana yang sarat nilai sejarah, sekaligus menikmati pertunjukan budaya khas Bali sebagai bagian dari pengalaman langsung mengenal Indonesia.
“Kami ingin memperkenalkan bahwa diplomasi tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bisa melalui budaya dan interaksi antarmanusia,” kata Anang.
Kunjungan budaya ini merupakan bagian dari pendekatan soft diplomacy yang digunakan Indonesia untuk mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat, khususnya dalam kerangka ASEAN. Melalui pengalaman bersama, hubungan kerja sama antarpenegak hukum di kawasan diharapkan semakin erat dan berkelanjutan.
APAGM 2025 menjadi ajang penting bagi para jaksa se-ASEAN untuk membahas isu-isu hukum lintas negara, penguatan kerja sama regional, serta berbagi praktik terbaik dalam penegakan hukum. (Ram)
