JAKARTA, BAROMETER – Sejumlah perwakilan masyarakat didampingi kuasa hukum dari Richard William and Partner mendatangi DPR RI, Rabu (18/11/2026). Kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta perhatian DPR terhadap dugaan kejanggalan dalam sengketa kepemilikan lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian data Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 726, prosedur penyitaan lahan, serta penanganan perkara yang menurut warga perlu dievaluasi oleh aparat penegak hukum.
Kuasa hukum warga, Richard William, mengatakan kedatangan mereka ke DPR RI merupakan upaya untuk mendapatkan ruang dialog dengan anggota dewan, khususnya Komisi III, Komisi II, dan Komisi VI.
Menurut Richard, pihaknya telah beberapa kali berupaya menemui anggota dewan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, hingga kedatangan mereka pada 18 November 2026, pertemuan langsung belum juga terlaksana.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berharap bisa bertemu langsung dengan anggota dewan. Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa masa reses diperpanjang sampai 9 November, tetapi ketika kembali datang, kami tetap belum bisa bertemu,” ujar Richard.
Ia mengungkapkan, pihaknya bahkan bersedia apabila hanya dapat berdialog dengan staf atau perwakilan anggota dewan. Namun, upaya tersebut juga belum membuahkan hasil.
Sebelumnya, masyarakat sempat berencana menggelar aksi damai. Setelah berkomunikasi dengan pihak humas, mereka diarahkan untuk melakukan koordinasi melalui perwakilan humas bernama Bang Jali.
Dalam proses penyampaian aspirasi tersebut, Richard mengapresiasi petugas keamanan bernama Siti yang memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dan perwakilan warga untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka di sekitar pintu gerbang.
Petugas tersebut juga membantu memfasilitasi komunikasi dengan unsur kepolisian, termasuk Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, serta pihak terkait lainnya.
Karena perwakilan Komisi III belum dapat menerima mereka pada hari itu, pihak humas kemudian mengupayakan penyampaian aspirasi melalui perwakilan.
Pertanyakan Keabsahan dan Riwayat SHGB Nomor 726
Selain persoalan sulitnya bertemu anggota dewan, warga menyoroti sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses hukum dan administrasi pertanahan atas lahan yang menjadi objek sengketa.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah prosedur penyitaan lahan. Richard menyebut, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, penyitaan diduga dilakukan sebelum laporan polisi dibuat.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar kronologi dan dasar hukum tindakan penyitaan tersebut diperiksa secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Warga juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian data sertifikat, khususnya terkait SHGB Nomor 726.
Dalam penyampaian aspirasi, mereka mempersoalkan bagaimana satu nomor sertifikat dapat muncul atau tercatat pada tiga lokasi berbeda.
Selain itu, warga menyinggung adanya tiga keputusan yang berkaitan dengan SHGB Nomor 726 yang disebut-sebut merujuk pada lokasi berbeda, termasuk informasi mengenai dua kelurahan.
Menurut Richard, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen pertanahan, riwayat penerbitan sertifikat, peta bidang tanah, serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Minta DPR Evaluasi Penanganan Perkara
Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum dan perwakilan masyarakat juga meminta DPR RI memberikan perhatian terhadap penanganan perkara di Polres Depok.
Richard menyampaikan sejumlah dugaan yang menurut pihaknya perlu ditindaklanjuti, mulai dari ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara, dugaan manipulasi fakta dan data, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Ia berharap seluruh dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan independen dengan mengedepankan bukti serta prosedur hukum yang berlaku.
Selain meminta evaluasi, warga berharap anggota DPR RI dapat turun langsung meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa.
Mereka juga meminta agar persoalan pagar dan bangunan yang menurut warga dibangun oleh pihak Mohammad Jusuf Hamka turut diperiksa karena dinilai berdampak terhadap pemanfaatan lahan masyarakat.
Warga menginginkan agar hak atas tanah yang dapat dibuktikan secara sah mendapatkan perlindungan dan pemulihan sesuai ketentuan hukum.
Persoalkan Jalur SUTET dan Status Pertanahan
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah keberadaan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di sekitar objek sengketa.
Kuasa hukum warga mempertanyakan kemungkinan penerbitan hak atas tanah pada area yang menurut mereka berada di jalur SUTET.
Mereka meminta instansi berwenang memeriksa kesesuaian tata ruang, batas bidang tanah, status kawasan, serta legalitas dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.
Menurut Richard, perjuangan masyarakat bukan semata-mata untuk mempersoalkan kepemilikan lahan, melainkan juga memperoleh kepastian hukum atas hak-hak yang mereka klaim.
Pihaknya berharap DPR RI dapat mengawal persoalan tersebut dan membuka ruang komunikasi antara masyarakat dengan lembaga maupun instansi yang berwenang.
Masyarakat juga mengapresiasi jajaran Polsek Tanah Abang dan unsur kepolisian lainnya yang telah membantu memfasilitasi penyampaian aspirasi.
Hingga berita ini diturunkan, berbagai persoalan yang disampaikan warga masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari DPR RI, Polres Depok, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Mohammad Jusuf Hamka dan pihak-pihak terkait lainnya diperlukan agar duduk perkara sengketa SHGB Nomor 726 menjadi terang.
Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat dapat terwujud. (Ramdhani)

















