JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dr. Roy Riady, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan internal dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi kecurangan (fraud) yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.
Demikianlah kata Roy Riady saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” di Ruang Pola Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Roy mengingatkan seluruh jajaran agar mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta patuh pada aturan hukum yang berlaku di setiap tahapan pengadaan.
“Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Roy Riady di hadapan para peserta kegiatan.
Selain kepatuhan aturan, ia juga menyoroti perlunya kepekaan dalam membaca potensi celah pelanggaran sejak awal. Menurutnya, pengawasan internal tidak boleh lengah agar risiko hukum dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Deteksi dini terhadap potensi penyimpangan harus menjadi perhatian bersama, terutama melalui optimalisasi pengawasan internal pada setiap tahapan proses pengadaan. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan maupun praktik fraud yang dapat berujung pada persoalan hukum dan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Berintegritas di Jakarta Utara” ini menjadi wujud nyata sinergi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Melalui edukasi dan pendampingan hukum yang berkelanjutan, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang baik (good governance), sehingga seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (Dom)
