JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat melanjutkan sidang kedua gugatan pembatalan perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) asal Arab Saudi. Sidang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, dengan agenda jawaban turut tergugat serta pembuktian, pada Selasa (12/8/2025).

Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Anang Supriatna mengatakan dalam perkara ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jakarta Barat bertindak sebagai penggugat, mewakili negara berdasarkan kuasa dari Kepala Kejari Jakarta Barat, Hendri Antoro S.Ag, SH, MH. Tim JPN dipimpin oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Anggara Hendra Setya Ali SH, MH, LL.M.

Dalam persidangan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cengkareng sebagai turut tergugat. Sementara itu, kedua tergugat, yakni Hamad Saleh (Tergugat I) dan Alifah Futri (Tergugat II), tidak hadir meski telah dipanggil secara sah melalui mekanisme rogatori, mengingat keduanya berdomisili di Arab Saudi.

Baca Juga:
Kejagung Tetapkan Presdir PT Sritex Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi
Tahap II Perkara Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel,  Kejati Banten Akan Sidangkan 4 Tersangka
Korupsi Parkir Rp 725 Juta, 2 Pejabat PD Pasar Surabaya Dituntut 3 Tahun Penjara

“Sidang tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum meskipun para tergugat tidak hadir,” ujar Anang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8/2025).

Gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kepentingan umum. JPN menerima informasi dari Atase Hukum KBRI Riyadh terkait dugaan adanya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan rekayasa.

Dalam laporan tersebut, seorang WNI diduga menjadi korban eksploitasi oleh pasangan WNA-nya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah kejanggalan prosedural dalam pelaksanaan perkawinan.

Baca Juga:
Terbakar Cemburu, Pemuda di Surabaya Pukuli dan Injak Kepala Pacarnya
Pencuri Celana Dalam Teror Warga Bronggalan Surabaya
Kejari Jakarta Pusat Raih Penghargaan Nasional di Bidang Pemulihan Aset

“Perkawinan diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” ujar Anang.

Kejaksaan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan Staatsblad 1922 Nomor 522, Pasal 123 ayat (2) HIR, serta Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 30C huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Adapun sidang lanjutan dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa, 2 September 2025, dengan agenda musyawarah majelis hakim,” pungkas Anang Supriatna. (Ram)