SURABAYA – Dikabarkan Tersangka, kuasa hukum Dahlan Iskan dan Nany Widjaja angkat bicara. Pasalnya kabar tersebut belum ada pemberitahuan resmi terkait status tersangka dari Polda Jatim. Billy Handiwiyanto dari Handiwiyanto Law Office mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait status tersangka dari Polda Jatim.

“Apakah, benar pihak ibu Nany (Nany Widjaja) itu ditetapkan sebagai tersangka. Baik Bu Nany dan Pak Dahlan Iskan. Tetapi sampai detik ini, kami belum menerima,” tegas Billy, pada Rabu (9/7/2025) pada wartawan.

Billy juga mengatakan bahwa dirinya sempat terkejut dengan adanya pemberitaan di media online yang cukup gempar dan ramai dimana-mana. Terkait kabar penetapan tersangka. Sedangkan pihaknya hingga sampai saat ini belum ada kabar resmi dari pihak terkait.

Baca Juga:
Sejak Balita Hidup Tanpa Kasih Sayang Ayah, Wanita LC: Aku Rindu Sosok Ayah
Dugaan Poliandri, Suami Polisikan Oknum ASN di Dinkes Lamsel
Polisi Tangkap 1 Pelaku Pembacokan di Lorong Hotel Jagalan, 3 Pelaku DPO

“Kami merasa penetapan sebagai tersangka Bu Nany dan Pak Dahlan Iskan ini terlalu dipaksakan. Bahwa sesuai Perma 1 tahun 1956 seharusnya pidana ditangguhkan dulu akan tetapi penetapan tersangka langsung dijalankan saja,” tegas Billy.

Billy menjelaskan terkait permasalahan kliennya (Nany Widjaja), Dahlan Iskan, dan PT Jawa Pos. Bahwa kliennya dan kawan-kawan sebagai terlapor. Dari keterangan kliennya, bahwa pemegang saham yang sah pada PT Dharma Nyata Pers (PT DNP) berdasarkan akta jual beli, nomor 10 tanggal 12 November 1998 antara Nani Widjaja selaku pembeli, dan juga penjualnya Anjarani dengan harga 72 lembar saham di angka Rp 648 juta.

Nany Widjaja pada saat itu melakukan pinjaman untuk pembelian saham kepada PT Jawa Pos. Di dalam pinjaman tersebut sudah ada pelunasan utang piutang pada 1998 antara Nany Widjaja dengan PT Jawa Pos dengan cara diterbitkan 6 cek yang nominalnya match yaitu Rp 648 Juta.

“Dengan nomor cek 02388780 tertanggal 12 November 1998 dengan jumlah Rp 148 juta, lalu ada 5 cek tambahan yaitu tanggal 14 Desember 1998, 12 Januari 1999, 12 Februari 1999, 12 Maret 1999, 12 April 1999 semuanya dengan cek yang nomornya cukup berurutan, nominalnya masing-masing Rp 100 juta. Sehingga ditotal Rp 648 juta,” jelas Billy.

Baca Juga:
Gencarkan Peningkatan UMKM di Surabaya, Pemuda Pakal Hadirkan Pujasera di RW 06
Setor Uang Rp250 juta ke Kejari Perak, Tersangka Hermanto Oerip Enggan Ditahan
Direktur PT Temprina Jadi Tersangka Korupsi, Praktisi Hukum: Perlu Didalami Dirut dan Jajarannya

Kemudian, pada 2008, Nany Widjajaj diminta tolong oleh Dahlan Iskan untuk menandatangani surat pernyataan. Yang mana isinya, tersebut adalah menyatakan, bahwa saham PT DNP ini adalah milik PT Jawa Pos.

“Pernyataan ini dibuat dalam rangka go public. Di mana Pak Dahlan Iskan punya cita-cita untuk go public-kan PT Jawa Pos. Nah, bahwa sesuai dengan penyataan Bu Nany, ternyata sampai detik ini, harapan go publik tersebut, tidak berjalan. Sehingga surat penyataan 2008 tersebut, itu berdasarkan jawaban dari tergugat Pak Dahlan Iskan karena sekarang ada gugatan di pengadilan.

“Dia mengatakan apabila go public itu berjalan, maka surat penyataan saham tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yaitu jual beli. Tetapi kan tidak berjalan, nah faktanya, karena tidak terjadi maka dari itu, klien kami secara hukum sampai dengan saat ini, adalah pemegang saham yang sah. Dan didasarkan oleh AHU,” tambahnya.

Sementara, dalam AHU di profil perseroan, PT DNP dari tahun 1998 sampai saat ini pemegang sahamnya tercatat, 2 orang yaitu Dahlan Iskan dan Nany Widjaja.

“Di mana dua orang itu pemegang saham sampai detik ini. Belum pernah saya temukan dari data yang diberikan, ada nama PT Jawa Pos di sana. Nah, kemudian, bahwa surat penyataan yang istilahnya diminta Pak Dahlan Iskan untuk ditandatangani Bu Nany Widjaja tersebut, itu sekarang, digunakan PT Jawa Pos untuk melaporkan Nany Widjaja dan Dahlan Iskan. Pasal yang dilaporkan cukup banyak yaitu 263 KUHP, 266 KUHP, 372 KUHP, dan 374 KUHP. Lalu ada TPPU, dan jo pasal 55 dan 56 KUHP,” terangnya.

Saat proses penyidikan, Billy menegaskan bahwa dirinya selaku kuasa hukum melakukan dumas di Biro Wasidik Mabes Polri. Di mana, pada 13 Febtuari 2025, telah dilakukan gelar perkara yang dihadiri kuasa hukum Nany Widjaja, perwakilan PT Jawa Pos dan direksi.

“Bahwa hasil dari gelar perkara itu muncul rekomendasi yang tertuang dalam surat SP3D nomor B6793/res7.5 2025 BARESKRIM yang isinya, antaralain, mendalami saksi Nany Widjaja dan Dahlan Iskan agar segera memberikan kepastian hukum. Di sini ada hasil rekomendasi Biro Wasidik Mabes Polri,” tegas Billy.

Namun, pihaknya menyayangkan adanya kabar Dahlan Iskan dan Nany Widjaja ditetapkan tersangka. “Ya tentunya kami kaget. Kita sebagai kuasa hukum Bu Nani juga belum menerima resmi. Bahwa ini sudah ditetapkan tersangka. Tapi faktanya, justru pemberitaan media yang ada. Dan berita juga agak simpang siur. Kami yang mempertanyakan itu. Jadi, setelah hasil gelar perkara itu terjadi Pak Dahlan Iskan belum diperiksa,” jelasnya

Pihaknya sudah mengajukan dua kali permohonan kepada Polda Jatim untuk mengajukan ahli, namun belum ada tanggapan hingga saat ini. “Kita itu ada gugatan perdata. Kita menggugat PT Jawa Pos dan Pak Dahlan Iskan. Tentunya ini untuk mempertegas legal standing dari ibu Nany dan Dahlan Iskan. Kita ingin mempertegas bahwa Bu Nany ini pemilik sah di PT DNP.(Am)