JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik antar-kementerian dan lembaga (K/L) dalam menghadapi derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman disinformasi di era digital.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinergi Tugas Satgas Komunikasi dan Media (Satgas Komed) di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).
“Isu komunikasi media tidak bisa lagi ditunda. Diperlukan kesadaran tinggi di bidang media, mengingat perannya yang strategis dalam membentuk opini publik serta menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tegas Eko.
Sebagai koordinator utama bidang politik dan keamanan, Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor guna menangani isu strategis nasional, seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, kebakaran hutan dan lahan, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia.
Setiap desk tersebut didukung oleh Satgas Komed yang memiliki peran vital dalam memastikan narasi publik pemerintah berjalan secara terpadu, akurat, dan responsif. Namun demikian, Eko menyoroti bahwa pelaksanaan tugas Satgas Komed saat ini masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara optimal.
“Rakor ini bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara silo, melainkan sebagai satu kesatuan komunikasi pemerintah yang kuat dan solid,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kepedulian terhadap komunikasi publik dalam pemerintahan. “Sense of awareness sangat penting bagi insan media. Jangan sampai ‘sok stecu’ (stelan cuek), karena ini bagian dari tanggung jawab kita,” tambahnya.
Melalui penguatan Satgas Komed yang efektif dan terpadu, Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya mekanisme komunikasi krisis yang responsif, narasi lintas sektor yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi di seluruh K/L.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BIN, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, KLHK, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI, Polri, BSSN, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN. (Ram)
