JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan keheranannya terkait hasil survei Litbang Kompas yang menilai citra lembaga penegak hukum di Indonesia. Sabtu (25/1/2025).
Dalam survei yang dirilis pada Januari 2025, citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan kenaikan signifikan, sedangkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri mendapatkan angka yang lebih rendah, meskipun ketiganya telah menunjukkan prestasi besar.
Hasil Survei Litbang Kompas:
1. KPK mencatatkan angka citra positif sebesar 72,6%, meningkat signifikan dari 60,9% pada September 2024.
2. Kejagung mendapatkan citra positif sebesar 70%.
3. Polri berada di posisi terakhir dengan citra positif sebesar 65,7%.
Namun, MAKI menilai ada anomali dalam persepsi yang terbentuk di masyarakat terkait hasil survei ini. Meskipun Kejagung dan Polri menunjukkan kinerja luar biasa dalam pemberantasan korupsi dan pengamanan Pemilu, citra mereka dinilai tidak mencerminkan prestasi tersebut.
Sementara itu, meskipun KPK masih terlibat dalam kontroversi dan belum berhasil mengungkap kasus besar, citra lembaga ini justru meningkat.
Prestasi Kejagung
MAKI menyoroti kinerja Kejagung yang telah mengungkap berbagai kasus besar, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.
Selain itu, Kejagung juga berhasil menyelesaikan perkara-perkara besar seperti kasus Timah, Asabri, Jiwasraya, dan lainnya. Namun, meskipun prestasi besar ini, citra Kejagung tidak mendapatkan apresiasi yang memadai dari masyarakat.
Polri
Polri juga mendapat sorotan positif dalam survei, berkat peran mereka dalam mengamankan Pemilu dan Pilkada serentak, serta respons cepat terhadap berbagai kasus yang viral di masyarakat. Namun, meskipun Polri berhasil menjaga stabilitas dan keamanan, citra mereka tetap berada di bawah KPK dan Kejagung dalam hasil survei ini.
KPK
Di sisi lain, KPK mengalami kenaikan citra yang signifikan, meskipun banyak pihak menilai lembaga ini masih berkutat pada perkara-perkara kecil, seperti kasus suap dan perdagangan pengaruh. Masyarakat menilai KPK semakin positif karena upaya mereka dalam menangani buron Harun Masiku, dengan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Namun, banyak yang berpendapat bahwa KPK gagal dalam menjalankan tugasnya di bidang pencegahan korupsi dan supervisi, karena masih banyak kebocoran anggaran negara yang terjadi.
MAKI: Sosialisasi Lebih Objektif
MAKI mengungkapkan kebingungannya terhadap penilaian masyarakat yang belum melihat prestasi secara menyeluruh dari lembaga penegak hukum. Mereka menekankan bahwa masyarakat perlu dicerdaskan melalui sosialisasi yang lebih masif agar bisa memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut.
MAKI juga menilai bahwa meskipun survei ini memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat, lembaga penegak hukum tidak boleh kendor dan harus terus memacu kinerja mereka untuk mencapai prestasi yang lebih hebat dan berkesinambungan.
MAKI mengakui bahwa hasil survei tersebut merupakan bahan evaluasi yang penting, namun menekankan bahwa semua lembaga penegak hukum harus berusaha meningkatkan kinerja mereka agar bisa lebih dihargai oleh masyarakat.
Kesimpulan
MAKI berharap agar hasil survei ini bisa menjadi pemacu semangat bagi lembaga-lembaga penegak hukum untuk terus meningkatkan prestasi mereka dan memberikan bukti nyata kepada masyarakat.
Sosialisasi yang masif dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan diharapkan dapat memperbaiki persepsi publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. (Ram)
